Ahok Tetap Punya Peluang Maju Jadi Kepala Daerah, Ungkap Pengamat

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sekarang resmi berstatus narapidana. Namun ia dinilai masih berpeluang besar untuk menduduki sejumlah posisi strategis yang ada di pemerintahan termasuk sebagau seorang kepala daerah sampai presiden sekalipun. Hal ini disampaikan oleh seorang pengamat hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar ketika dihubungi dan ditanya oleh sejumlah media.

Analisis Pakar Hukum

Abdul sendiri menjelaskan bahwa dalam proses penunjukkan seorang pejabat publik di Indonesia secara umum melalui tiga model tahapan. Yang pertama, melalui pemilihan umum. Yang kedua, melalui seleksi terbuka. Dan yang ketiga, diangkat langsung oleh pemimpin lembaga terkait atau pun presiden.

Diketahui sekarang, Ahok resmi berstatus narapidana karena jaksa pada akhirnya memutuskan untuk mencabut permohonan banding. Ahok sebelumnya juga membatalkan pengajuan langkah hukum serupa itu. Abdul mengemukakan pendapat, “Kalau dalam hal ini, Ahok tak punya kesempatan untuk menjadi menteri. Undang-Undang No. 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara sudah mengisyaratkan bahwa pejabat yang pengangkatannya ditunjuk langsung oleh presiden harus bukan bekas narapidana.”

Ia juga menambahkan, “Kalau jadi gubernur atau pun presiden, bisa saja. Khususnya ketika masa hukumannya sudah selesai dijalankan. Hal ini karena penunjukkannya itu dilakukan melalui Pemilu.”

Tidak hanya itu, Abdul juga mengatakan bahwa hal ini berlaku ketika Mahkamah Konstitusi mencabut aturan yang membatasi seorang narapidana guna mencalonkan diri sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

“Sekarang ini UU Pilkada sedang diamandemen untuk disatukan atau pun kodifikasi dengan UU Pemilihan Umum. Saat ini sedang dalam pembahasan DPR. Ya jadi tunggu saja,” imbuhnya.

Hal ini semakin memperkuat bahwa Ahol mempunyai peluang untuk kembali lagi ke jajaran pemerintahan Indonesia pasca ia bebas kelak. Mungkin apa yang disampaikan oleh Abdul ini tidak akan diterima seluruhnya oleh lapisan masyarakat Indonesia namun pada kenyataannya, Abdul hanya berbicara sesuai fakta dan Undang-Undang.

Hak Politik Tidak dicabut

Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Abdul, Muzakir, pakar hukum pidana Universitas Islam Indonesia juga memberikan pernyataan yang serupa. Menurut dirinya, selama hak politik Ahok untuk dipilih dan memilih tak dicabut ketika statusnya sudah berubah menjadi seorang narapidana, ia sebenarnya masih memiliki peluang yang cukup besar untuk menyalonkan diri sebagai kepala daerah.

“Namun harus dicatat juga. Moral hukum harus tetap dipertimbangkan di sini. Kalau semisal dia mau menyalonkan diri menjadi gubernur di sini setelah ia selesai menjalani masa hukuman selama 2 tahun ya dia tinggal membuat pernyataan kepada publik,” ungkap Muzakir.

Diketahui bahwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) kasus penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sudah mencabut permohonan banding atas putusan dari majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kubu Ahok telah terlebih dahulu mencabut permohonan banding togel singapura atas vonis yang diajukan hakim. Ada beberapa pihak yang menyayangkan keputusan kubu Ahok yang mencabut bamding namun Ahok meyakinkan kepada seluruh pendukungnya agar bisa menerima keputusan hakim dengan bijak dan tetap tenang.

Dengan dicabutnya permohonan banding dari dua belah pihak tersebut, baik dari pihak jaksa maupun pihak kuasa hukum, maka vonis 2 tahun sesuai degan pasal 156a KUHP tentang penitaan agama sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh hakim pada tanggal 9 Mei 2017 lalu telah memiliki kekuatan hukum yang tetap ataupun incracht. Namun demikian, sekali lagi, Ahok masih memiliki peluang menduduki sejumlah posisi pemerintahan selepas bebas dari tahanan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *